06/04/2019 Oleh Redaksi 0

Sapari: “Apakah presiden Jokowi atau Prabowo presidennya, pasti tidak senang jika ada Relawannya menzolimi orang.”

MATRANEWS.id — Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) akan kembali menggelar sidang perkara ex Kepala Balai Besar POM Surabaya, Sapari sebagai penggugat melawan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

Penny K Lukito yang merupakan mantan pejabat Fungsional Perencana Utama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas yang dilantik Presiden Joko Widodo pada sebagai Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada Rabu (20/7-2016) di Istana Negara, disebut Sapari, memecat tanpa alasan.

Hingga kini, dirinya tidak menerima gaji selama beberapa bulan.

“Ya, saya dizholimi dan sedang menggugat secara hukum baik perdata maupun pidana,” ujar Sapari, mantan Kepala Balai Besar Badan POM Surabaya.

Rabu (10/4-2019) ini, sidang ke-13 terbuka untuk umum dan dimulai 09.00 wib, bertempat di Ruang Sidang PTUN di samping Gedung Walikota Jakarta Timur Jl. Sentra Primer Baru Timur Pulogebang Jaktim.

Minggu lalu, pihak tergugat menghadirkan 3 saksi yakni Bambang Purwanto menjabat sebagai Kepala Seksi Penyidikan Balai Besar POM Banjarmasin saat penggugat menjabat sebagai Kepala Balai Besar POM Banjarmasin.

Juga hadir Siti Amanah sebagai Kepala Seksi Penyidikan Balai Besar POM Surabaya saat Penggugat menjabat sebagai Kepala Balai Besar POM Surabaya, dan ketiga adalah Kepala Biro Umum dan SDM BPOM.

Dua saksi yang menjabat sebagai Kepala Seksi Penyidikan memaparkan dua kasus pada masing-masing balai yang tidak tuntas saat penggugat menjabat sebagai Kepala Balai.

Untuk kedua saksi ini Majelis Hakim menilai tidak berkaitan dengan SK Pemberhentian yang menjadi objek perkara.

“Hubungannya dengan SK pemberhentian?” tanya Majelis hakim saat saksi Bambang.

Lalu dijawab oleh perwakilan biro hukum BPOM, “Karena di dalam gugatan juga dikaitkan dengan prestasi yang mulia.”

“Kalau kinerja di Banjarmasin tidak bagus, kenapa dipindah ke Surabaya?,” tanya Hakim kembali.

“Pada saat itu, memang pengungkapan diapresiasi pimpinan,” jawab perwakilan biro hukum BPOM.

“Saudara tau tidak, kenapa penggugat dicopot dari jabatan?,” tanya hakim kepada saksi.

“Tidak tau,” jawab saksi.

“Oke, larinya ke situ aja pak kalau objek sengketa,” tegas hakim.

Pada kesempatan tersebut kuasa hukum penggugat mempertanyakan apakah saksi mengetahui ada atau tidak hukuman disiplin kepada penggugat selama menjadi Kepala Balai Besar POM di Banjarmasin.

“Tidak ada,” jawab saksi.

Sementara kepada saksi Siti Amanah, hakim sempat mempertanyakan prosedur penunjukan penyidik saat akan mengungkap pelanggaran terkait obat dan makanan.

Dan menurut Siti Amanah pada saat penanganan kasus di Surabaya ditunjuk empat penyidik dan dari keempat nama yang disebutkan tidak ada nama penggugat.

“Pada saat itu apakah penggugat jadi penyidik,” tanya hakim. Lalu dijawab tidak oleh Siti.

Lalu hakim bertanya, “Yang menetapkan penyidik itu siapa?.”

“Saya dan kepala bidang,” jawab Siti.

Namun, kedua saksi mempunyai jawaban yang sama terkait penggugat juga bisa menjadi penyidik.

Menanggapi kedua saksi tersebut, majelis hakim meminta pihak terdakwa untuk menjelaskan aturan dasar agar lebih jelas.

Lalu saksi ketiga, Kepala Biro Umum dan SDM, Rita Mahyona memastikan bahwa penggugat diberhentikan karena alasan organisasi dan sesuai dengan berita acara Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). “Isinya bahwa pembinaan terhadap yang bersangkutan dan diberhentikan sebagai kepala balai POM Surabaya,” jelasnya.

Alasan tersebut menjadi pertanyaan hakim, karena dirasa tidak termasuk dalam dasar pemberhentian JPT.

Hakim mencoba menjabarkan hal-hal yang menjadi dasar JPT diberhentikan, yakni apakah melanggar aturan, terkait dengan kerja, disiplin, atau memasuki usia pensiun, dan mengundurkan diri.

“Kok masa saya yang hapal. Anda kan, kepala SDM,” tegas hakim.

Lalu saksi hanya menjawab, “Dari disposisi pimpinan.”

Hakim kembali mempertanyakan, kenapa alasannya terkait organisasi bukan sesuai dasar pemberhentian JPT.

“Kenapa tidak memilih dari lima ini, malah organisasi? Diberhentikan karena apa? Jadi, dalam mencapai tujuan visi misi organisasi melalui kinerja. Itu diatur dimana?, Atau berdasarkan pengalaman saudara?,” tanya hakim.

“Tidak dijelaskan demikian yang mulia,” jawab saksi.

“Saudara harus membuktikan pemberhentian tersebut, alasannya apa,” tegas hakim.

Sementara dalam sidang tersebut, kuasa hukum Penggugat membuktikan bahwa kliennya mendapat penilaian kinerja dari Tergugat Sangat Baik.

Hal lain yang diungkapkan saksi adalah bahwa saat ini, status penggugat dalam proses SK Pensiun.

Usai persidangan kuasa hukum penggugat, Rifai menegaskan, bahwa saksi yang dihadirkan tergugat tidak satupun dapat membuktikan jawabannya.

Untuk itu dia meyakini bahwa majelis hakim akan mengabulkan gugatan kliennya. “Ternyata saksi yang dihadirkan tergugat menguatkan dalil gugatan kami,” tegasnya.

Usai persidangan Sapari menanggapi bahwa yang berwenang menetapkan tersangka adalah penyidik.

“Sebelum menetapkan penyidikan di lapangan, Kepala Bidang Pemdik sebagai koordinator bersama Kepala Seksi Penyidikan menyusun tim penyidik yang dituangkan dalam surat tugas atau surat perintah yang ditandatangani oleh Ka BBPOM di Surabaya,” jelasnya.

Sementara untuk memberikan dukungan dia juga siap turun kelapangan. “Kalau turun iya untuk mendukung ketika dilapangan,” paparnya.

Sapari juga menegaskan bahwa dirinya tidak pernah terkena sanksi hukuman disiplin baik ringan, sedang maupun berat dari Pimpinan tempat bekerja. “Tidak pernah terkena sanksi hukuman disiplin, kan tadi dijawab. Wong nggak pernah terkena sanksi,” pungkasnya.

KSN Bersaksi Juga

Dari saksi ahli dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Sumardi menyebutkan bahwa pemberhentian terkait kepentingan organisasi itu luas maknanya bisa menyangkut permasalahan kepegawaian atau memang ada misi-misi organisasi.

Namun terkait kasus yang dialami oleh Sapari yang saat itu menjabat sebagai Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (POM) tidak fokus permasalahannya terkait dengan pemberhentian tersebut.

Terkait alasan ketidakprofesionalan yang menyebabkan penggugat diberhentikan, Sumardi berpendapat bahwa ada empat hal yang harus dipenuhi agar dapat dinyatakan profesional yakni sesorang mempunyai pengetahuan dibidang pekerjaan; skill atau keterampilan; perilaku; dan terakhir adalah tindakan.

“KASN memberi kesaksian di pengadilan bahwa proses pemberhentian saya tidak sesuai ketentuan prosedur UU no 5-2014 tentang ASN,” ujar Sapari yang dalam waktu dekat ini akan melaporkan kasusnya Jamwas Kejagung dan DPR RI.

Kasus di pengadilan merupakan lanjutan dari kasus Sapari diawali saat “mengutak-atik” PT Natural Spritit (D’Natural) yang beralamat di Jalan l. Dr Soetomo No. 75 Surabaya. Ada “jalur atas” dan membawa-bawa nama Relawan Presiden Jokowi.

Dipecat karena berani tangani kasus Natura?

Dalam informasi beredar disebut Sapari menjadi korban sebagai pejabat yang dilengserkan, karena “oknum” itu “dekat” Peni Kusumastuti Lukito, Kepala Badan POM untuk memecat Kepala Balai Besar POM Surabaya, akibat berani-beraninya menangani kasus itu.

Sapari mengaku ada yang tak beres soal pencopotan dirinya, selaku Kepala Balai Besar POM Surabaya yang “mendadak” dan aneh. Ia melakukan gugatan untuk kasus dirinya ke PTUN karena dizholimi.

Mengaku termasuk aparat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang komit, Sapari menegaskan sebagai ujung tombak penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang obat dan makanan.

Aparat bergerak atas informasi masyarakat yang merasa resah atas produk yang dijual bebas tersebut belum memiliki izin edar.

BBPOM Kota Surabaya melakukan sidak di D’Natural Healthy Store and Resto yang berada di Jalan Dr Soetomo, yang diduga memiliki produk tanpa izin edar pada Selasa, 13 Maret 2018 dengan didampingi pihak kepolisian Polda Jatim.

Ketika melakukan pengecekan kebenaran informasi di lokasi, ternyata setelah dilakukan pengecekan ada 99 item dengan 2806 jumlah produk yang dijual tanpa izin edar. Total produk senilai mencapai Rp 110 juta rupiah.

Penindakan ini sebagai pencegahan peredaran kosmetik dan makanan yang memang belum memiliki izin pun dilakukan.

Hasil sitaan ini, dikonsultasikan dengan pihak kepolisian untuk penindakan lebih lanjut. Sedangkan, untuk pangan akan dikenakan Undang-undang pangan nomor 18 tahun 2012 pasal 142. Untuk kosmetika tanpa izin edar Undang-undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009 pasal 197.

Di tempat yang sama, Siti Amanah, Kepala Seksi Penyidikan BBPOM di Surabaya juga menjelaskan bahwa tahun 2014 lalu BBPOM sudah melakukan pembinaan pada D’Natural Healthy and Store. Saat itu BPOM menemukan 17 item produk tanpa izin edar.

“Sudah kami lakukan pembinaan, waktu itu ada 17 item yang tanpa izin edar, sekarang bertambah jadi 99 item. Kita dapat informasi dari masyarakat bahwa, di sini menjual tanpa izin edar. Kita ke lokasi rumah makan dan storenya, cek di belakang ditemukan banyak produk impor tapi tidak berizin,” terang Siti.

D’Natural Healthy and Store sudah memiliki nomor angka pengenal impor alias importir. Namun letak kesalahannya adalah setelah impor harus ada izin edar dari BPOM. Setelah dilakukan proses penyitaan, pelaku usaha bisa segera mengurus izin edar untuk bisa menjual produknya kembali.

Menjadi perbincangan ketika kasus Natural ketika dalam proses hukum jelang ke pengadilan di Jawa Timur mendapat intervensi.

Intervensi Relawan?
Berkembang info, “tekanan” didapat dari relawan Presiden, sehingga kasus itu lambat berjalan dan pejabat yang menyidik kasus itu pada dilengserkan.

“Apakah presiden Jokowi atau Prabowo presidennya, pasti tidak senang jika ada Relawannya yang menzolimi orang,” ujar Sapari yang sangat berharap kebenaran bisa dikuatkan di PTUN, sebagai kesaksian bahwa hukum di atas segalanya, kebenaran tidak bisa diintervensi.

baca juga: majalah MATRA edisi cetak– klik ini —