13/02/2019 Oleh Redaksi 0

PHRI & Kampanye Jokowi, Soal Larangan PNS Tak Boleh Rapat Di Hotel Versi Kemendagri

MATRANEWS.id — Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) terus partisipasi aktif dalam implementasi kegiatannya. PHRI terbukti mampu menjaga sinergi positif yang sudah terjalin baik selama ini. Perlu dipertahankan oleh PHRI pelayanan standar yang maksimal dan service of excellence kepada para konsumen.

PHRI yang merupakan bagian dari Business, diharapkan berkontribusi terutama untuk 10 Bali Baru. Terutama 4 Destinasi Super Prioritas, yaitu Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo dan KEK Pariwisata.

Dalam membangun pariwisata membutuhkan sinergi ABGCM (Academics, Business, Government, Community, Media).

PHRI selama ini juga dukung program-program pemerintah. Terutama dalam pelaksanaan program Visit Wonderful Indonesia sebagai bentuk konkret mendukung pencapaian target 20 juta Wisman.

Kali ini diberikan penghargaan PHRI kepada hotel dan restoran yang terbaik kategori dan bidangnya.

Best Resort Hotel: The Haven Suites, Bali Berawa

The Best City Hotel: Grand Hyatt, Jakarta

The Best Affordable Hotel: Rooms Inc, Semarang

The Best 1 Star Hotel: Ashyana Candidasa Beach Resort, Bali

The Best 2 Star Hotel: Ibis Budget Makassar Hotel

The Best 3 Star Hotel: Patra Comfort Hotel, Bandung

The Best 4 Star Hotel: JS Luwansa Hotel, Jakarta

The Best 5 Star Hotel: Mandarin Oriental, Jakarta

The Best Nusantara Cuisine Restoran: Sindang Reret, Jawa Barat

The Best Oriental Cuisine Restoran: Rumah Makan Mandala, Jakarta

The Best Continental Cuisine Restoran: Arena Pub & Restaurant, Bali

Special Recognition

Leading Wellness Resort: MesaStilla Magelang Jawa Tengah

Leading Muslim Friendly Hotel: Rhadana, Kuta Bali

Outstanding Bahari Restaurant: Rumah Makan Seadood Apong.

Dalam pernyataannya, di ulang Tahun PHRI ke-50 para tokoh perhotelan menyebut larangan rapat di hotel bisa memberi tekanan bagi pertumbuhan sektor perhotelan dan restoran di Tanah Air.

Polemik larangan rapat di hotel sempat mendapat perhatian serius dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). PHRI pun segera tagih Janji Presiden Jokowi untuk lebih kongkrit.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengklarifikasi kabar Mendagri Tjahjo Kumolo yang sempat melarang pegawai negeri sipil (PNS) rapat di hotel. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Bahtiar Baharuddin menegaskan Menteri Tjahjo tidak pernah mengeluarkan pernyataan seperti itu.

“Informasi yang menyatakan Mendagri hendak atau ingin melakukan larangan rapat rapat di hotel adalah informasi yang menyesatkan. Dan pihak yang menginformasikan hal tersebut tidak pernah melakukan konfirmasi kepada Kemendagri,” kata Bahtiar lewat keterangan tertulis, Selasa (12/2).

Bahtiar menerangkan Tjahjo hanya meminta Kemendagri untuk menyusun prosedur operasional standar (SOP). Ia menginginkan PNS dari daerah yang sedang konsultasi anggaran dengan Kemendagri melakukannya di kantor Kemendagri.

Hal itu dilakukan karena pembahasan anggaran merupakan hal rumit dan sensitif. Sementara jika para PNS tersebut butuh menginap, Kemendagri mempersilakan untuk bermalam di hotel. “Arahan untuk susun SOP semata-mata untuk mencegah staf Kemendagri terhindar dari hal-hal yang dapat bermasalah hukum. Jadi sama sekali tidak ada larangan rapat-rapat di hotel,” ujar Bahtiar.

baca juga: majalah MATRA edisi cetak (print) — klik ini

.