08/05/2019 Oleh Redaksi 0

“Mobilisasi Massa Karena Ketidakpuasan Terhadap Hasil Pemilu Merupakan Langkah Inkonstitusional”.

Polri dan TNI terus mengimbau gunakan mekanisme konstitusional yaitu aturan hukum yang berlaku.

MATRANEWS.id — TNI melalui Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menegaskan, akan menindak aksi Inkonstitusional usai Pemilu.

“Kami, tidak akan mentolerir dan menindak tegas semua upaya yang akan mengganggu ketertiban masyarakat serta aksi-aksi inskonstitusional yang merusak proses demokrasi. NKRI harga mati,” ujar Hadi.

Panglima bahkan mengucap berterima kasih atas peran kepada seluruh pihak yang telah menjaga pelaksanaan pemilu kali ini.

Selaku Panglima TNI, Hadi menegaskan TNI tidak akan mentoleransi terhadap aksi atau upaya yang akan mengganggu stabilitas keamanan.

Sebelumnya anggota politikus PAN Eggy Sudjana menyebut akan mengerakkan massa atau people power jika terjadi kecurangan pada proses pemilu kali ini. Ia pun sempat menyebut people power tidak membutuhkan izin dari aparat.

Pernyataan serupa juga pernah disampaikan oleh Amien Rais yang menjabat Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Dia menyatakan akan menggerakkan people power jika menemukan kecurangan pada Pemilu 2019.

Amien enggan menyelesaikan sengketa pemilu kepada lembaga yang berwenang, yaitu Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kami enggak akan ke MK lagi, kami langsung people power,” kata Amien Rais di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, beberapa waktu lalu.

Hal ini ditegaskan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian.

Selaku komandan ketertiban dan keamanan, Tito mengimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan upaya mobilisasi setelah ada hasil resmi penghitungan suara Pemilu 2019. Dia menyatakan akan menindak tegas setiap aksi yang dianggap inkonstitusional.

Tito menyatakan Polri bekerja sama dengan TNI untuk mengatasi segala upaya yang bertentangan dengan aturan hukum atau inkonstitusional.

“Polri dan TNI kami sudah sepakat tadi ada Panglima, rekan-rekan dari KSAD, KSAL dan KSAU. Kami sepakat untuk menindak tegas dan tidak mentolerir,” kata Tito.

Baik Hadi dan Tito menegaskan, mobilisasi massa karena ketidakpuasan terhadap hasil pemilu merupakan salah satu langkah inkonstitusional. “Hal itu bisa mengganggu stabilitas keamanan,” paparnya.

“Saya mengimbau kepada pihak manapun untuk tidak melakukan mobilisasi baik mobilisasi merayakan kemenangan misalnya, atau mobilisasi tentang ketidakpuasan,” ujar Tito.

Ia mengatakan Polri pernah membubarkan langkah mobilisasi yang dikerahkan oleh pendukung kedua paslon.

Tito mengatakan pihaknya telah memerintahkan kepada seluruh Kapolda untuk ikut mengamankan situasi jika terjadi langkah inkonstitusional.

Lebih lanjut, ia mengingatkan masyarakat harus menerima keputusan resmi dari KPU terkait hasil penghitungan surat suara.

Menurut dia, jika ada yang melakukan kecurangan, maka harus dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku, bukan malah menggerakkan massa atau langkah yang tidak sesuai dengan aturan lainnya.

Polri dan TNI terus mengimbau gunakan mekanisme konstitusional yaitu aturan hukum yang berlaku.

baca juga: majalah MATRA edisi cetak — klik ini —

Klik saja ini —

“Kepada pihak manapun untuk tidak melakukan mobilisasi baik mobilisasi merayakan kemenangan misalnya, atau mobilisasi tentang ketidakpuasan.”