23/04/2019 Oleh Redaksi 0

Kesimpulan PTUN Antara Sapari VS Peni Kusumastuti Lukito, Kepala Badan POM

Terungkap di Pengadilan, Sapari menjadi korban sebagai pejabat yang dilengserkan, karena “oknum” itu “dekat” Peni Kusumastuti Lukito, Kepala Badan POM

MATRANEWS.id — Masyarakat memantau dan menunggu hasil dari sidang terbuka di PTUN, yang merupakan yang ke-14 kali. Terbuka untuk umum dan merupakan kesimpulan, antara Penggugat/Sapari X-Ka BBPOM di Surabaya melawan Tergugat/Kepala Badan POM.

Rabu tanggal 24 April 2019 pukul 09.00 wib bertempat di Ruang Sidang PTUN disamping Gedung Walikota Jakarta Timur Jl. Sentra Primer Baru Timur Pulogebang Jaktim, menjadi catatan sejarah tersendiri.

Selama ini beredar isu tak sedap, berkait Sumber Daya Manusia di institusi Pengawas Obat dan Makanan itu dan “geser menggeser jabatan” strategis.

Peran BPOM dalam mencegah maraknya peredaran obat-obatan terlarang di Indonesia, dimainkan oleh “tangan-tangan tak tampak”.

Badan POM disebut-sebut, tak komitmen sebagai institusi yang harus mengawal pelaksanaan pengawasan obat dan makanan.

Sapari mengaku dizholimi , sempat tak digaji enam bulan, digeser jabatannya karena bertindak lurus dan tak mau kompromi.

Di lain sisi, oknum yang merupakan relawan Presiden menjadi backing atas kasus yang ditangani.

“Sudah saya ungkap semua di pengadilan, semoga kebenaran bisa diputuskan dengan baik oleh hakim PTUN. Hukum tidak diintervensi penguasa,” ujar Sapari penuh harap.

Di pengadilan memang sempat disebut-sebut, bahwa misteri ini berawal dari PT Natural Spritit (D’Natural) yang beralamat di Jalan l. Dr Soetomo No. 75 Surabaya, menggunakan “jalur atas” dan membawa-bawa nama Relawan Presiden.

Informasi itu beredar luas.

Disebut Sapari menjadi korban sebagai pejabat yang dilengserkan, karena “oknum” itu “dekat” Peni Kusumastuti Lukito, Kepala Badan POM untuk memecat Kepala Balai Besar POM Surabaya, akibat berani-beraninya menangani kasus itu.

Kasus yang membuat heboh para pemerhati kesehatan ini, sudah dilaporkan Sapari, ke KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) secara resmi dan ke Presiden Joko Widodo.

Laporan itu dilakukan karena Sapari mengaku ada yang tak beres soal pencopotan dirinya, selaku Kepala Balai Besar POM Surabaya yang “mendadak” dan aneh. Ia juga melakukan gugatan untuk kasus dirinya ke PTUN.

Selama ini, pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sudah menggelar sidang perkara sekitar 13 kali.

Kasus ex Kepala Balai Besar POM Surabaya, Sapari sebagai penggugat melawan Kepala BPOM sebagai tergugat dengan agenda keterangan saksi yang dihadirkan oleh pihak tergugat.

Saksi ahli dari tergugat dan penggugat sudah hadir memberi kesaksian. Setelah kesimpulan, baru Hakim pun memberi putusan.

Sekedar Catatan, BBPOM Kota Surabaya melakukan sidak

Kasus di D’Natural Healthy Store and Resto yang berada di Jalan Dr Soetomo, yang diduga memiliki produk tanpa izin edar pada Selasa, 13 Maret 2018 dengan didampingi pihak kepolisian Polda Jatim.

Sapari mengaku, termasuk aparat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang komit, sebagai ujung tombak penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang obat dan makanan.

Aparat bergerak atas informasi masyarakat yang merasa resah atas produk yang dijual bebas tersebut belum memiliki izin edar.

Ketika melakukan pengecekan kebenaran informasi di lokasi, ternyata setelah dilakukan pengecekan ada 99 item dengan 2806 jumlah produk yang dijual tanpa izin edar. Total produk senilai mencapai Rp 110 juta rupiah.

Penindakan ini sebagai pencegahan peredaran kosmetik dan makanan yang memang belum memiliki izin pun dilakukan.

Hasil sitaan ini, dikonsultasikan dengan pihak kepolisian untuk penindakan lebih lanjut. Sedangkan, untuk pangan akan dikenakan Undang-undang pangan nomor 18 tahun 2012 pasal 142. Untuk kosmetika tanpa izin edar Undang-undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009 pasal 197.

Di tempat yang sama, Siti Amanah, Kepala Seksi Penyidikan BBPOM di Surabaya juga menjelaskan bahwa tahun 2014 lalu BBPOM sudah melakukan pembinaan pada D’Natural Healthy and Store. Saat itu BPOM menemukan 17 item produk tanpa izin edar.

“Sudah kami lakukan pembinaan, waktu itu ada 17 item yang tanpa izin edar, sekarang bertambah jadi 99 item. Kita dapat informasi dari masyarakat bahwa, di sini menjual tanpa izin edar. Kita ke lokasi rumah makan dan storenya, cek di belakang ditemukan banyak produk impor tapi tidak berizin,” terang Siti.

baca juga: majalah MATRA edisi cetak — klik ini —

Kasus ini sudah dilaporkan Sapari, ke KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) secara resmi dan ke Presiden Joko Widodo.