24/09/2019 Oleh Redaksi 0

Ali Irfan (Pengamat Politik): ”Gerakan Mahasiswa Berpotensi Terus Membesar”

“Sudahlah, Presiden keluarkan saja Perpu KPK, sehingga gerakan penolakan revisi KPK yang meluas bisa diredam.” —

Ali Irfan, Pengamat Politik & Dosen (mantan aktifis 98)

foto: Iwan Triwahyudi

 

Masifnya demo mahasiswa yang terjadi sekarang ini, sejatinya, hanya akan berhenti bila Presiden “menyelamatkan” Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK),

 

MATRANEWS-id – Situasi politik nasional terus memanas paska disahkannya Undang-undang KPK dan sejumlah RUU Kontroversial, dibahas di DPR.

Gelombang unjuk rasa mahasiswa membuncah di berbagai daerah, dari Yogyakarta, Bandung, Malang hingga Purwokerto dan Makasar serta Medan.

Revisi Undang-undang KPK oleh pemerintah & DPR, dianggap  “mengebiri”  anak kandung  reformasi.  Kegentingan ini, menurut pengamat politik Ali Irfan, akan menjadi bola liar yang terus membesar.

Masifnya demo mahasiswa yang terjadi sekarang ini, sejatinya, hanya akan berhenti bila Presiden “menyelamatkan” Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK), dengan menerbitkan Perpu mengembalikan  UU KPK yang lama.

“Rakyat yang selama ini mendukung Jokowi, kali ini melihat Presidennya tidak bersama rakyat,” ujar Ali Irfan yang menyebut gerakan mahasiswa saat ini jangan dianggap enteng.

Di ujung masa jabatan DPR periode 2014-2019, para wakil rakyat itu seakan membenturkan Jokowi dengan kepentingan publik.

Padahal, rakyat memperhatikan betul apa yang dilakukan Jokowi saat ini, apakah lebih peduli kepada kepentingan elit atau aspirasi rakyatnya.

Ali Irfan memaparkan, rakyat selama terus terang saja, merasa terhibur, ketika banyak koruptor kena operasi tangkap tangan (OTT) oleh institusi KPK.

Melihat koruptor disadap, koruptor dijebloskan ke penjara, ada semacam refleksi kekesalan rakyat, rakyat senang ketika melihat elit yang berupaya menikmati jarahan uang panas korupsi, kemudian berakhir memakai rompi oranye. Menjadi tahanan KPK.

Harus diingat, selama ini institusi yang paling dipercaya oleh rakyat dari sejumlah survei adalah KPK. Baru setelah KPK, kemudian presiden.

Kalau untuk DPR, mayoritas masyarakat tak puas dengan kinerja DPR,  baik dalam fungsi pengawasan, legislasi atau penganggaran.

Terhadap hal ini, pengamat politik Ali Irfan menyebut Presiden Jokowi bukan tidak tahu.  Presiden pada dasarnya sadar atas pilihannya yang dilakukan untuk mereduksi ‘superbody’  KPK itu.

“Sikap politik Presiden yang menegaskan tak akan ada menerbitkan Perpu dinilai mengabaikan kehendak rakyat dan meremehkan gerakan mahasiswa,” masih kata Ali Irfan.

Dalam analisa Ali Irfan, Jokowi sedang menyelamatkan agenda elit, sementara situasi di bawah rakyat susah cari makan, kerjaan sulit. Sebaliknya, elit kekuasaan tak ingin diganggu oleh KPK.

Kalau saja gelombang gerakan mahasiswa ini membesar dan sikap politik presiden tidak berubah akan ada adu kekuatan yang bisa menjadi bolar liar dan semakin sulit dikendalikan presiden. “Pertanyaannya, seberapa kuat mahasiswa bisa menjaga aksi dan gerakannya itu?”

Ali Irfan, yang juga menjadi bagian dari RIDMA Foundation Institut menyebut Jokowi perlu ingat bahwa RUU Kontroversial (RKUHP, RUU Pemasyarakatan, dll) memang bisa ditunda. Tapi, ”Jika pelemahan KPK itu tidak dicabut, mahasiswa akan terus bergerak, rakyat akan terus menuntut, karena pemicu utama gelombang protes itu ada di UU KPK yang direvisi itu.”

“Gelombang gerakan mahasiswa ini, sebenarnya baru awal atau permulaan dan akan semakin membesar dan meningkat terus selama tidak diperhatikan oleh elit”, tandas Ali.

Bahkan, masih menurut Ali Irfan,  efeknya bisa semakin rumit dan komplek karena negeri ini sedang dibayang-bayangi oleh persoalan yang belum bisa ditangani pemerintah sepenuhnya, seperti Papua yang memanas, kabut asap di Sumatera dan Kalimantan, serta ekonomi dunia dan nasional yang melemah,” tutur Ali Irfan, mengingatkan.

Pria yang juga dosen di Kampus Universitas Islam Negeri di Ciputat ini berharap, jangan sampai karena sikap pemerintah soal KPK berimplikasi pada sektor lain seperti ekonomi.

Kalau krisis politik ini mengarah ke krisis ekonomi, akan semakin menyusahkan bangsa ini. “Kemarahan rakyat akan semakin tak terkendali karena mendapatkan jalannya,” ujar Ali Irfan.

Di sisi lain, Ali Irfan juga mengingatkan jangan sampai gerakan mahasiswa ini ”masuk angin” dan ditunggangi oleh kepentingan lain yang melenceng dari tuntutan semula.

“Kekuatan politik yang membesar selalu membuka ruang untuk semua kepentingan masuk dan mempengaruhi,” ujar Ali mengingatkan.

“Itu adu kuat aja, akan masuk kepentingan bisa macam-macam, bisa elit Jokowi yang tersisih, kemudian marah atau pendukung Prabowo yang sejak awal tidak puas. Semua kepentingan itu berpotensi masuk,” tutur Ali Irfan memaparkan.

Presiden Jokowi, dengan sikapnya tak mau mengeluarkan perpu KPK, menjadikan citranya bukan saja rusak karena tak mendukung pemberantasan korupsi. Akan tetapi, membuat langkah Jokowi pada periode keduanya semakin berat dan penuh beban.

“Sudahlah, Presiden keluarkan saja Perpu KPK, sehingga gerakan penolakan revisi KPK yang meluas bisa diredam. Bangsa ini masih punya agenda besar yang jauh lebih penting untuk diperhatikan, seperti ekonomi, krisis Papua dan krisis asap, ” tutup Ali Irfan yang juga kerap menjadi konsultan politik ini memberi saran.

baca juga: majalah Matra edisi cetak — klik ini

”Jangan sampai gerakan mahasiswa ini ”masuk angin” dan ditunggangi oleh kepentingan lain yang melenceng dari tuntutan semula.”

baca juga: majalah edisi cetak — klik ini