Sudirman Said, Perjalanan Transformasi dan Menata Institusi

  • adminbagus
  • November 3, 2017
  • 0
  
Saat ditanya tentang pencalonannya dalam Pilgub Jateng 2018, Sudirman mengaku siap jika dibutuhkan. Dia bertekad berikhtiar secara serius, sehat, dan menjaga diri dari tindakan-tindakan yang bertentangan dengan nurani.
 
 
Sudirman Said, seperti enggak ada matinye kata orang Betawi. ‘Lulus cepat’ dari Kabinet Kerja, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) periode 2014-2016 ini malah makin berkibar namanya.
 
Tak sempat ‘menganggur’ lama, pria kelahiran Brebes 53 tahun ini langsung muncul sebagai Ketua Tim Sinkronisasi Anies-Sandi. Tugasnya, memasukkan program kerja yang termaktub dalam janji kampanye Anies-Sandi ke dalam program kerja Pemprov DKI Jakarta, yang sudah disusun sebelumnya.
 
Sukses? Bisa dibilang begitu. Buktinya, baik Anies Baswedan sang Gubernur DKI Jakarta maupun Sandiaga Uno wakilnya, memberi apreisasi atas kerja Sudirman dan tim sinkronisasi.
 
“Ini kerja luar biasa hingga menghasilkan karya seperti ini,” kata Anies Baswedan saat menerima laporan Tim Sinkronisasi yang diserahkan Sudirman Said kepadanya.
 
Di penghujung tugasnya sebagai Ketua Tim Sinkronisasi Anies-Sandi, nama Sudirman beredar dalam bursa calon gubernur Jawa Tengah untuk Pilkada 2018.
 
Banyak orang tidak percaya, heran. Apa mungkin  Sudirman Said, yang selama ini dikenal jauh dari dunia politik praktis, malah nyemplung total. Bahkan nyalon Gubernur segala.
 
“Politik tak boleh terus dibiarkan kotor. Orang-orang baik harus mau masuk ke politik, karena politik adalah hulu dari semua kebijakan.  Mata air dari seluruh proses bernegara,” ujar Sudirman Said.
 
Semua jabatan penting di negeri ini ditentukan oleh proses politik. Karena itu kalau diisi orang baik-baik, “Hasilnya juga akan baik,” terang Akuntan jebolan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) dan Master of Business Administrations (MBA) dari The George Washington University, AS ini.
 
Mengenai rencananya mencalonkan diri sebagai Gubernur Jateng, Sudirman menyatakan untuk membayar utang pada negara. Sebagai anak desa yang dilahirkan dari keluarga miskin, ditinggal ayah ketika usia 9 tahun, dan ibu hanya seorang buruh tani, Sudirman merasa dientaskan oleh negara.
 
Bisa kuliah gratis,  dapat beasiswa ke luar negeri,  hingga berkesempatan menduduki berbagai jabatan strategis di negeri ini, termasuk dipercaya sebagai menteri meski hanya dua tahun, bagi Sudirman adalah utang yang harus dibayar.
 
“Karena merasa dientaskan dan bisa mendapat kesempatan menduduki beberapa peran strategis itu saya merasa berutang kepada negara. Saya ingin membayarnya dengan pengabdian sepenuh hati, di mana pun itu, termasuk kalau dipercaya sebagai gubernur,” katanya.
 
Sudirman memang memiliki sederet pengalaman profesional. Uniknya deretan karir profesionalnya yang lumayan panjang itu selalu berhubungan dengan urusan beres-beres alias membuat lurus urusan-urusan yang bengkok.
 
Saat duduk di kursi Menteri ESDM, Sudirman membubarkan PT Pertamina Energy Limited atau yang populer di kenal dengan sebutan Petral. Anak perusahaan Pertamina hasil patungan dengan pengusaha swasta ini selama puluhan tahun menjadi perantara impor BBM. Dari pembubaran peusahaan ini, Pertamina bisa menghemat Rp 250 miliar per hari.
 
Dari kursi Menteri ESDM pula Sudirman mengungkap perselingkuhan kelas tinggi dalam kasus perpanjangn kontrak karya PT Freeport Indonesia (FI). Kasus yang dikenal dengan ‘Papa Minta Saham’ ini melibatkan nama-nama besar antara lain Setya Novanto dan Reza Chalid. Akibat kasus ini Setya Novanto sempat terlempar dari kursi Ketua DPR RI.
 
Sudirman mendapat sokongan yang besar dari publik saat mengungkap kasus yang menghebohkan itu. Namun sokongan tidak didapat dari ‘bos’ Sudirman di Kabinet. Buktinya, ia dinyatakan lulus ‘lebih cepat’ dari Kabinet.
 
Sebelumnya, saat di Pertamina tahun 2007-2009, sebagai Kepala Integrated Supply Chain Pertamina, Sudirman memangkas proses yang berbelit dan penuh nuansa KKN dalam proses pengadaan di Pertamina. Hasilnya,  proses pengadaan lebih sederhana dan berhasil menghemat pengeluaran Pertamina hingga miliaran rupiah  per bulan.
 
Ke belakang, tahun 2005-2009,  penggemar pakaian batik ini terlibat dalam proses pembangunan kembali Aceh dan Nias yang hancur akibat tsunami Desember 2004. Sudirman menjadi Deputi Kepala Badan Rekonstruksi dan Rehabilitas i(BRR) Aceh-Nias.
 
Bersama Kuntoro Mankusubroto, Kepala BRR ketika itu, Sudirman bekerja menata sistem dan mengatur alur pembangunan kembali Aceh dan Nias paska Tsunami.  
 
Di BRR Sudirman membentuk unit anti korupsi, yang efektif membuat pelaksanaan rekonstruksi Aceh-Nias relatif terbebas dari kasus-kasus korupsi.  Oleh PBB dan lembaga-lembaga donor internasional BRR Aceh Nias dipandang sebagai lembaga rekonstruksi terbaik dari yang pernah ada di berbagai belahan dunia.
 
Kerja beres-beres yang cukup menantang lainnya adalah saat ia ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana Pembenahan Manajemen BisnisTNI tahun 2001-2003. Dalam melaksanakan tugasnya, Sudirman acap berbenturan dengan pengusaha besar, bahkan konglomerat yang menjalin kerja sama bisnis dengan TNI.
 
Ia tercatat juga pernah menduduki kuris nomer satu di pabrik senjata dan peralatan militer, PT Pindad. Di sini dia juga membenahi manajemen bisnis perusahaan yang masuk kategori industri strategis ini. Namun belum genap setahun di Pindad, Sudirman ditarik ke pusat untuk menduduki posisi Menteri ESDM
 
Berikut wawancara lengkap tim S.S Budi RahardjoNurul Irfan dan Yul Adriansyahserta Miskolla dengan Sudirman Said di kantornya, kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
 
Sudah banyak media massa antri untuk mewawancarainya hari itu. Dengan gayanya yang bersahabat dan humanis, Sudirman Said bercerita situasi sekarang hingga kesiapannya untuk pencalonan Gubernur Jawa Tengah 2018:
 
Anda serius mau terjun ke dunia politik. Dunia yang sebelumnya sangat Anda hindari?
 
Sangat serius, Bahkan saya mengajak orang-orang baik untuk terjun ke dunia politik. Politik harus dikembalikan kepada hakikat dan makna politik itu sendiri. Yakni setiap usaha manusia untuk memperbaiki keadaan guna mencapai keselamatan dunia dan akhirat.
 
Politik adalah hulu dari setiap kebijkan di negeri ini. Baik buruknya negeri ini ditentukan oleh politik. Kalau politiknya busuk, busuk pula kebijakan-kebijakan yang keluar. Kita semua tahu, lebih dari 20 posisi penting di negeri ini ditentukan oleh proses politik. Jaksa Agung, Ketua Mahkaham Agung, Ketua KPK, Panglima TNI, Kapolri, dan pimpinan OJK, dan sejumlah jabatan penting lainnya ditentukan oleh proses politik. 
 
Keputusan untuk akumulasi uang masyarakat melalui pajak dan pungutan lainnya, dan distribusinya melalui belanja APBN maupun APBD, juga ditetapkan oleh forum politik.  
 
Begitupun seluruh peraturan perundangan landasannya dalah Undang-Undang yang dirumuskan oleh proses politik.   Bayangkan kalau politik terus keruh seperti sekarang ini, bagaimana suasana kehidupan bernegara ke depan.
 
Sebagai aktivis antikorupsi, bagaimana Anda melihat kondisi Indonesia saat ini dengan banyak korupsi yang melibatkan banyak elite politik?
 
Bangsa Indonesia patut bersyukur, tetapi juga harus prihatin. Bersyukur, karena masih ada lembaga penegak hukum yang dapat diandalkan, tetap mampu menangani perkara besar meskipun dalam tekanan hebat dari elite politik.
 
Di sisi lain bangsa ini juga harus prihatin. Prihatin karena lembaga negara yang harus dijaga harkatnya, ternyata dipimpin figur bermasalah. Baru di Indonesia, sejumlah pimpinan lembaga tinggi negara terserempet kasus korupsi.
 
Ini suatu musibah yang dapat mengarah pada situasi ‘darurat kepemimpinan nasional’. Mungkin tidak ada negara yang hampir seluruh pimpinan lembaga tinggi negaranya terseret kasus korupsi. Ketua DPR, Ketua DPD, Ketua BPK, Ketua Mahkamah Konstitusi, sampai para hakim dan pejabat Mahkamah Agung, seluruhnya terserempet kasus korupsi.
 
 
Anda sempat mengatakan Republik sedang mengalami penurunan batas-batas kepatutan. Maksudnya bagaimana?
 
Ya. Sekarang korupsi dalam jumlah miliaran dianggap kecil setelah ada kasus megakorupsi KTP elektronik senilai Rp 2,5 triliun. Tokoh nasional mempermainkan hukum, membohongi publik dianggap hal biasa. Di hadapan elite, hukum seolah menjadi seperti barang mainan.
 
Mereka yang sudah ditetapkan sebagai tersangka bisa berakrobat supaya lepas dari jerat hukum. Hal inilah yang tidak bisa dibiarkan.
 
Karena apa?
 
Bangsa yang hebat adalah yang menjunjung tinggi etika, etos kerja, dan daya juangnya. Sebaliknya korupsi, pemerkosaan hukum, dan pelanggaran etika dan nilai luhur akan menggerogoti kekuatan kita sebagai bangsa.
 
Banyak kepala daerah dan anggota legislatif yang tertangkap tangan karena kasus korupsi. Padahal kepala daerah adalah pemimpin yang seharusnya menjadi panutan atau contoh bagi rakyatnya.
 
Menurut Anda bagaimana seharusnya pemimpin bersikap?
 
Tugas pemimpin politik itu kan dua hal. Pertama, memberikan manfaat bagikesejahteraan dan kemakmuran rakyat dengan mencapai target dan janji-janji ketika berkampanye. Kedua, menjadi panutan dan memberi teladan dalam perilaku dan nilai-nilai luhur bagi masyarakatnya.
 
Caranya adalah dengan membangun kehidupan politik yang berkeadaban. Politik dengan tujuan melayani, bukan menghalalkan segala cara untuk tujuan pribadi dan kelompok.  Politik berharkat mulainya bukan dari logistik, tetapi dari idealisme, gagasan yang dipadu dengan semangat juang untuk mewujudkannya.
 
Lantas yang membuat Anda prihatin apa?
 
Banyaknya kepala daerah, mulai dari bupati, walikota, sampai gubernur yang terseret kasus korupsi. Kepala Daerah yang terlibat korupsi adalah mereka yang lupa batas antara urusan pribadi dengan urusan publik.
 
Kalau para pemimpin dan para pembuat hukum terjerat kasus korupsi, maka layak jika disebut negara berada dalam keadaan darurat korupsi. Kepala Daerah dan anggota legislatif adalah orang-orang yang sebelum duduk dalam posisinya, menawarkan diri kepada rakyat: “pilihlah saya!”.  
 
Kalau orang yang masuk ke tugas publik menawarkan diri dan berjanji hendak menjadi pelayan para pemilihnya, terus setelah duduk berkhianat, apakah ini bukan hal yang memprihatinkan?.
 
Apa resep buat para pejabat untuk menghindari korupsi?
 
Resepnya sederhana, sadar akan posisinya dan jangan campur adukkan urusan pribadi dengan urusan pekerjaan. Harus ada, upaya-upaya ekstra guna mengatasi kedaruratan itu agar korupsi tidak menjadi budaya. Kalau sudah jadi budaya, harkat kita sebagai sebuah bangsa hancur.
 
Anda sempat menyebutkan Indonesia dapat menjadi kekuatan ekonomi terbesar di dunia, bisa jelaskan?
 
Yang mengatakan bukan saya, tetapi sejumlah lembaga riset dan konsultan kelas dunia.  Banyak yang meramalkan Indonesia bisa menjadi kekuatan ekonomi nomor 5 bahkan nomor 4 di dunia dalam beberapa dekade mendatang.  
 
Bagaimana terhadap pandangan itu?
 
Saya mengamini pandangan itu karena tiga hal.  Pertama jumlah penduduk kita besar, sekarang nomor 4 di dunia.  Ini pasar sekaligus sumber daya yang amat besar.   Kedua, sumber daya alam kita masih kaya, jika dapat diolah menghasilkan nilai tambah maka akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang luar biasa.  Ketiga, cara bekerja kita masih belum efisien, masih banyak korupsi, banyak ruang perbaikan.  Ini juga merupakan ruang tumbuh yang besar.   Jika korupsi diatasi pasti ekonomi kita akan lebih sehat dan kuat. 
 
Apa kendala utama untuk menjadi negara dengan ekonomi kuat?
 
Banyak faktor. Di satu sisi, sumber daya alam yang melimpah tidak mampu kita kelola secara maksimal karena rendahnya pembangunan sumber daya manusia.
 
Terbukti, perusahaan multinasional berpesta menggarap sumber daya alam Indonesia, sementara penduduknya merantau menjadi tenaga kerja atau buruh kasar di luar negeri. Tetapi yang paling disebut oleh berbagai kajian global ada tiga penghalang utama yaitu: birokrasi yang tidak efisien, korupsi, dan belum memadainya infrastruktur kita.
 
Tegasnya, Anda menyebut biang keladi yang menjadi penyakit kronis di negeri ini adalah korupsi?
 
Benar. Dan ini dibenarkan oleh sejumlah kajian.  Korupsi tidak hanya menggerogoti sumber daya alam dan sumber daya finansial negara, melainkan juga merusak mentalitas para pejabat publik. Akibatnya, tindakan-tindakan penyelewengan menjadi pemandangan lumrah di semua lembaga negara, mulai eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
 
Dampak fenomena korupsi sangat besar pada pertumbuhan ekonomi nasional. Persaingan usaha tidak berjalan adil, program pembangunan dijalankan seadanya karena penuh dengan penyelewengan, atmosfer dunia usaha tidak tumbuh maksimal, mentalitas pejabat dan masyarakat rusak, dan dana bantuan sosial masuk ke kantong pribadi.
 
Semua ini menghambat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat. Ekonomi nasional akan menjadi besar apabila mampu dikelola dengan baik. Namun, jika birokrasi pemerintahan masih dicengkeram oleh korupsi maka mustahil membayangkan ekonomi nasional akan tumbuh. Tentu saja, dibandingkan dengan kondisi di masa silam, sekarang ini sudah banyak perbaikan.  Tetapi saya yakin kita masih bisa jauh lebih baik.
 
Lantas apa yang seharusnya dilakukan menurut Anda?
 
Ini soal kepemimpinan.  Komitmen untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan upaya pemberantasan korupsi. Para koruptor harus diproses sesuai hukum yang berlaku secara adil, sementara semua sistem yang menumbuhkan budaya korupsi harus dirubah.
 
Artinya?
Harus ada upaya serius dan sistematis yang dilakukan oleh pemerintah dan semua lembaga yang berkepentingan untuk memberantas korupsi. Jika pemberantasan korupsi tidak menjadi komitmen bersama, maka kesengsaraan rakyat akan menjadi pemandangan yang terus-menerus menyesakkan dada.  
 
Akutnya korupsi itu soal perilaku, karena itu penyelesaiannyan harus dengan pendekatan perilaku.  Keteladanan menjadi faktor penting.  Dan keteladanan itu datangnya harus dari lapisan tertinggi.   Di samping keteladanan, penguatan institusi juga diperlukan.   Keduanya saling menunjang, pemimpin kuat dan efektif pasti membangun institusi yang kuat.  Institusi yang kuat akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang kompeten.
 
Karena itu, Anda ngotot dengan penguatan kelembagaan, institutional reform (reformasi institusional)?
 
Ya. Tahun 1998, saat itu kita bersepakat mendirikan MTI (Masyarakat Transparansi Internasional). Saya ditunjuk sebagai sekretaris eksekutif. Praktis saya lah yang bertanggung jawab memimpin riset, menyelenggarakan diskusi, mengadakan publikasi serta event-event, mengelola penerbitan dan lain-lain. Produk pertama dari MTI adalah kajian atas Kepres-Kepres (keputusan presiden) yang menyimpang di zaman Pak Harto. Kita menemukan banyak sekali. Kemudian berikutnya kita mendorong didirikannya KPK. Waktu itu, kami menamainya Badan Independen Anti Korupsi (BIAK).
 
Pada wakitu apa yang pertama-tama Anda dan rekan-rekan MTI persiapkan dalam rangka mematangkan konsep tentang badan pemberantasan korupsi itu?
 
MTI melakukan studi dengan menyusun konsep awal mulai dari membuat naskah akademik hingga pada penyusunan undang-undang. Dokumen-dokumen itu kemudian dirangkaikan dengan dokumen yang dibuat Amin Sunaryadi, namanya ‘Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi’.
 
Kedua dokumen itu kemudian disosialisasikan oleh MTI ke banyak pihak. Tentu MTI bukan satu-satunya yang menyuarakan perihal ini. Kita tidak bisa mengklaim bahwa MTI satu-satunya. Banyak rekan-rekan lainnya ikut serta mendorong pendirian lembaga pemberantas korupsi yang sekarang kita kenal sebagai KPK.
 
Termasuk menulis surat terbuka?
 
Ya, kami bikin diskusi publik, mendatangi badan pekerja DPR, kemudian bahkan ketemu pimpinan TNI, pimpinan lembaga-lembaga kementerian yang bisa mendukung gagasan ini. Alhamdulillah pada sidang MPR, pasal yang kita usulkan masuk. Kemudian belakangan jadilah itu undang-undang pemberantasan korupsi kan.
 
Adapun pasal yang diajukan MTI, yang terutama adalah bahwa pada suatu saat, haruslah dibangun atau dibentuk lembaga independen yang akan menanggulangi korupsi. Dan itu jadi cantelan pada proses-proses berikutnya, baik pada saat pembuatan undang-undang atau pada waktu membentuk badannya.
 
Keterlibatan rekan-rekannya di MTI tidak berhenti pada sekedar pembuatan undang-undang. Mereka juga melakukan pengawalan pada saat sudah terbentuk badan resmi bernama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka turut serta mengawal ketika perekrutan figur-figur yang dianggap kredibel untuk menjadi pimpinan KPK. Bahkan saya terlibat pada saat merekrut lapis kedua dan ketiganya. Karena saya diminta oleh konsultan rekrutmennya untuk menjadi salah satu pewawancara untuk mencari deputi, dan lain-lainnya.
 
Ngomong-ngomong, Anda baru pulang naik haji. Adakah pengalaman kontemplasi yang menarik?
 
Saya hanya berdoa, dan berdoa agar orang-orang baik bersatu untuk kebaikan negeri ini.   Terus terang sepanjang ibadah saya tidak banyak memikirkan soal pribadi dan keluarga.
 
Saya syukuri anak-anak dan keluarga baik-baik saja.  Tidak sempurna memang, tapi semua saya syukuri.   Sebaliknya, setiap kesempatan berdoa saya terus ucapkan: “Ya Allah beri kekuatan orang-orang baik untuk bersatu, untuk menjaga negeri ini dari tangan-tangan serakah”.  Hanya itu yang menggelayuti pikiran saya.
 
Anda galau?
 
Keprihatinan terhadap negara membuat saya cukup galau. Degradasi kepatutan, degradasi norma-norma publik sungguh mencemaskan.   Yang lebih membuat galau, kita seperti sedang disihir untuk tidak menyuarakan sikap kritis.
 
Ada Novel Baswedan disiram air keras kita tidak marah.   Ada petinggi politik menari-nari melecehkan nalar publik, kita tidak marah.   Ada kasus-kasus pencurian uang negara trilyunan rupiah yang telah dikumpulkan dengan susah payah oleh ribuan petugas pajak, dipungut dari jutaan rakyat kecil, kita seperti tenang-tenang saja.  Ini mencemaskan. Saya khawatir jika kerusakan institusi begitu dalam, kerusakan kultur politik begitu parah, membetulkannya sulit sekali.
 
Apakah perlu pemimpin yang ikonik untuk menyelesaikan masalah-masalah negara ini?
 
Ukurannya bukan ikonik, tapi integritas dan kompetensi. Kompetensi bisa batin, kompetensi intelektual, kompetensi visi dan wawasan, kompetensi teknik, yaitu keterampilan mengerjakan sesuatu. Begitu juga kompetensi wawasan horisontal, yaitu wawasan untuk sekelilingnya.
 
Masyarakat butuh pemimpin seperti ini. Indonesia adalah negara yang besar, bandingkan dengan negara-negara di Eropa yang kecil-kecil.  Tetapi karena pemimpinnya punya visi besar, punya kompetensi membawa marwah negerinya ke pentas dunia, maka negara-negara kecilpun tampak penting di peta dunia.  
 
Kita negara besar, urusan domestiknya masih harus banyak yang diselesaikan.  Hanya jika kita tidak mampu membangun kepemimpinan yang berintegritas dan memiliki kompetensi tinggi, berlapis-lapis, di banyak titik, maka kita akan terus jauh tertinggal.
 
Indonesia kalau disepadankan, mirip Negara mana?
 
Negara kita sulit padanannya. Ukurannya banyak yang menyamai, tapi kamajemukan, disparitas, dan kompleksitasnya sulit dicari padanan.   Karena itu menjadi pemimpin Indonesia tidak mungkin hanya dengan kualitas “biasa-biasa saja”. 
 
Negara ini terlalu besar dan terlalu rumit diurus dengan cara biasa-biasa saja.    Saya sepakat bahwa demokrasi melahirkan pemimpin yang populer. Tapi kita harus mendorong pemimpin yang mempunyai kompetensi untuk didorong menjadi figurpopuler. Bukan dibalik memaksakan figur populer menjadi pemimpin, yang berujung pada upaya tambal sulam untuk menutupi ketidakmampuan sang pemimpin.
 
Tahun 2018 adalah tahun politik, apakah Anda juga sudah memetakannya, misal untuk Jawa Tengah?
 
Indonesia umumnya dan Jateng khususnya, harus dibangun menggunakan tangan-tangan bersih, agar slogan ora korupsi, ora ngapusi benar-benar terlaksana, tidak berhenti sebagai kata-kata semata. Demokrasi kita belum matang.
 
Sebagian pelaku demokrasi belum melihat satu panggilan publik semata-mata. Selama politik jadi daya tarik utama membangun ekonomi pribadi,  berarti politik belum menjadi panggilan untuk melayani publik. Harusnya pelaku politik jangan mengandalkan hidup dari politik. 

Kita harus belajar dari politisi para pendiri bangsa. Mereka adalah manusia yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, sehingga politik menjadi jalan untuk melayani, untuk mengabdi.
 
Kalau  sekarang bagaimana?
 
Harus saya katakan, banyak yang masuk ke politik bukan untuk berbuat bagi orang banyak. Idealisme hebat tak lagi terdengar. Tidak ada pikiran atau gagasan besar, lagi visioner.  Sulit untuk mencari produk-produk politik yang fundamental dan monumental lagi.
 
Demokrasi kita hari ini lebih disesaki panorama uang dan berbanding terbalik dengan pemandangan di ruang-ruang sidang parlemen yang sering kosong.
 
Kalaupun terisi, mutu sidang dan pembahasanya jauh dari berisi. Suasana pengap, bau korupsi, oligarkis dan dikontrol sosok tertentu. Jika ini terus dibiarkan, kelak demokrasi kita akan tiba pada suasana menghancurkan diri sendiri (self destruction). Hanya soal waktu saja akhirnya perikehidupan berdemokrasi mengalami disfungsi, kehilangan esensinya.
 
 
Lalu, apa yang membuat Anda yakin untuk maju dan ikut bursa pencalonan Gubernur Jateng 2018?
 
Saya ini sedang tidak mencari pekerjaan.   Dari berbagai pertemuan dengan berbagai lapisan masyarakat seperti tokoh politik, ulama, akademisi, dan tokoh-tokoh media, kesan yang saya tangkap adalah, mereka antusias serta membutuhkan pembaruan.
 
Masyarakat Jawa Tengah sedang membutuhkan pembaruan dan penyegaran. Kesan ini saya simpulkan setelah melakukan perjalanan keliling 23 kota/ kabupaten di Jawa Tengah.  Kesimpulan ini dari kesan yang saya dapat setelah berdialog dengan berbagai lapisan masyarakat, yakni tokoh, kyai, pengusaha, hingga kalangan kampus di Jawa Tengah.
 
 
 
Harapan apa yang Anda tawarkan?
 
Saya terus menjajaki kemungkinan itu. Potensi Jawa Tengah besar sekali. Saya bertemu dengan kyai-kyai dan tokoh-tokoh masyarakat. Saya juga belajar angka-angka. Dan terus bertanya. Letak geografis Jawa Tengah itu sangat strategis. Dari pusat hanya 5-6 jam sampai, jika ditempuh jalur darat. Dari pusat pendidikan di Yogyakarta juga dekat. Dari Cepu-Bojonegroro, kawasan industri minyak terus ke timur kawasan industri juga dekat.
 
Dengan letak georgrafis yang baik ini, kenapa pertumbuhan Jateng lambat?
Pendapatan Asli Daerah (PAD)-nya rendah, pertumbuhan APBD-nya tertinggal dari dua provinsi besar tetangganya, Jawa Barat dan jawa Timur.  Kemudia 15 persen penduduk miskin di Indonesia berada di Jawa Tengah.   Ini semua ruang perbaikan yang dapat menggenjot pertumbuhan Jawa tengah.
 
Apa karakter orang Jawa yang mendominasi masyarakat Jateng yang gampang untuk nrimo?
 
Ada yang mengatakan demikian.   Masyarakat Jateng itu maunya baik-baik saja, menghormati pemimpinnya. Jika bertemu dengan pemimpin yang baik, pasti mereka akan ikut serta berpartisipasi membangun daerahnya. Mereka itu manut, hormat. Dan saya kira itu betul.
 
Saat bertemu Kyai Maemun Zubair, dia banyak bercerita tentang tembang-tembang Jawa. Ternyata tembang-tembang ini sumber moral yang baik di masa lalu, seperti cerita peninggalan-peninggalan dan pemimpin-pemimpin masa lalu yang bisa mendongkrak perubahan.
 
Jateng adalah tulang punggung republik, 32 pahlawan nasional berasal dari Jateng.   Sekolah militer pertama ada di Gombong, belakangan pindah ke Magelang.  Sekolah pamong praja pertama di Semarang.  Artinya elit nasional kita dididik di Jawa Tengah.
 
 
Bukannya Anda sudah Go Internasional, mengapa memilih untuk balik ke jalur lokal?
 
Sederhana saja, dalam soal melayani publik saya tidak pernah menolak tugas.  Dan tidak penting tugas besar atau kecil, yang penting adalah cara kita mengurusnya.
 
Dalam soal Jawa Tengah, saya ingin memberikan apa yang saya punya untuk kampung halaman saya.  Karena saya lahir dan besar di Jawa tengah.   Saya orang desa, umur 9 tahun Bapak saya meninggal. Untuk menyelesaikan jenjang SD ke SMA sekolah saya tertatih-tatih.
 
Setiap semester selalu ada drama untuk urusan nomor ujian. Saya sering tidak dapat nomor ujian karena belum melunasi SPP. Semuanya berangsur-angsur berubah setelah saya sekolah di STAN dan mendapat biaya kedinasanan.   Siapa tahu Tuhan memberi jalan dan momentum saat ini, untuk meneruskan bayar utang pada negara, melalui Jawa tengah.
 
Bagaimana Anda menanggapi wacana duet dari Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar?
 
Saya berpasangan dengan siapa aja, siap. Siapa yang dicalonkan cagub atau tidak itu kehendak rakyat. Semua wacana terkait figur yang akan diusung pada Pilkada Jateng masih dinamis. Kami buka semua kemungkinan itu.
 
Dalam Pilgub Jateng 2018, pencalonan Anda dikait-kaitkan dengan tiga partai politik, yakni Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Amanat Nasional?
 
Saya akan terbuka dan terus membangun komunikasi politik yang intens dengan partai politik lain. Alhamdulillah sudah ada tiga partai yang akan mendukung saya, Gerindra, PKS dan PAN. Saya sudah diundang oleh pengurus wilayah dan pengurus daerah bahkan beberapa pengurus cabang di Jawa Tengah.
 
Anda berupaya mengembalikan demokrasi dan politik kita, seperti kemauan pendiri bangsa?
 
Semua ada waktunya. Saya paham politik kita dinamis, dan mungkin saya dipandang terlalu polos. Tapi, ya saya adanya begini lah. Banyak pemimpin daerah yang datang dengan itikat baik seperti saya. Seperti Bu Risma itu, dia bukan orang politik, tapi ketika suatu daerah butuh figur alternatif dan didukung partai politik, muncullah walikota berprestasi.
 
Ada 35 kabupaten/kota yang perlu sosialisasi, dan kita kepinginnya selama Oktober semua sudah kita kunjungi. Jalan masih panjang, dan kita harus banyak bersentuhan dengan masyarakat. Semakin banyak bersentuhan itu baik. Hanya perlu energi yang dipersiapkan, ini daerah yang luas sekali.  Sesekali harus menempuh jalan darat semalam suntuk, untuk ngejar acara di Purwokerto sampai Rembang. Tapi saya menikmatinya, datang ke daerah dan langsung berinteraksi dengan masyarakat.
 
Apakah Anda ingin menulis sebuah buku putih untuk mengungkapkan pengalaman Anda selama ini?
 
Hahahaha…..saya sudah terbitkan beberapa buku. Antara lain buku hitam: “Berpihak pada Kewajaran”.  Sedang menyiapkan buku sederhana tentang kepemimpinan.
 
 
Anda juga sering mengunjungi pondok pesantren?
 
Saya pernah diundang sebagai pembicara dalam halaqoh(pertemuan) bertajuk peran pondok pesantren dalam penguatan pendidikan karakter bangsa. Pesantren merupakan salah satu wadah kaderisasi kepemimpinan.
 
Pendidikan pesantren yang mengajarkan nilai-nilai agama dan pengetahuan lain, beserta cara kehidupan pesantren merupakan wahana yang baik untuk terciptanya pemimpin.
 
Kemandirian yang merupakan tradisi santri merupakan bagian dari proses pembentukan kepemimpinan. Karena itu tidak heran jika banyak tokoh dan pemimpin di level nasional maupun daerah lahir dari rahim pesantren. Misalnya KH Abdurahman Wahid, Hidayat Nur Wahid, Din Syamsuddin, Zulkifli Hasan, dan sederet tokoh lainnya.
 
Pemimpin bekerja semata untuk kepentingan rakyat. Yang kadang susah mencari jalan keluar karena ada kepentingan pribadi dan kelompok. Nah, kalau sudah ada konflik kepentingan, sulit mencari jalan keluar. Seorang pemimpin harus memiliki karakter yang kuat. Pemimpin yang memiliki karakter yang kuat, akan mampu membawa kemajuan bagi masyarakat dan daerah yang dipimpinnya. Pemimpin yang memiliki karakter akan mampu menghadapi setiap tantangan.
 
Bagaimana dengan relawan Anda, ‘Sahabat Pak Dirman’?
Relawan? Saya sangat ingin demokrasi itu partisipasi bukan publikasi. Punya uang dan bayar mereka. Tapi, mereka ini tidak dibayar dan membentuk sendiri, saya sampai kaget.
 
Relawan-relawan ini tergerak, dan bukan imam cari makmun. Mereka membangun sendiri dari tingkat provinsi hingga ke kecamatan-kecamatan. Mereka terbentuk sejak Agustus, dari 35 kabupaten, sudah ada perwakilan relawan masing-masing. Relawan ini terus berjalan, dan mengadakan konsolidasi masing-masing relawan. Mereka banyak memberi masukan pada saya.
 
Bagaimana dengan kemah kepemimpinan buat relawan?
 
Ya mereka terus memperkuat diri, membangun organisasi.  Dalam waktu dekat akan ada perkemahan relawan diselenggarakan di Cilacap, tempat asal Panglima Sudirman. Saya juga kaget pertumbuhan relawan ini begitu cepat.  Saya berharap ini akan jadi faktor penguat yang bisa menjalin kerjasama dengan struktur partai.
 
Apakah Anda masih ada waktu untuk menulis?
 
Ya jelas masih ada lah, apalagi saya kan masih mengajar di almamater saya. Menulis masih saya lakukan. Ada tulisan yang lama-lama dan ada tulisan yang baru. Saya mengalami masa produktif sekali untuk menulis saat di ESDM. Karena sering melakukan perjalanan jauh-jauh. Turun dari pesawat tulisan bisa langsung jadi hahaha…. Saya kadang menulis tulisan pendek, atau tulisan panjang.  Sesekali saya kirimkan ke media untuk dipublikasikan. Nah kebisaan menulis ini barangkali bisa hilang dari dunia politik. Dahulu politisi kita rajin menulis, dan karenanya pasti rajin membaca.   Politik itu ide.
 
Apa impian Anda untuk memajukan Brebes, kota kelahiran Anda?
 
Saya punya mimpi membangun lembaga pendidikan bermutu tinggi di Brebes. Brebes adalah salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang perkembangannya lambat.
 
Level pendidikan masyarakat Brebes terbilang rendah dan banyak mengirimkan tenaga kerja tidak terampil ke luar, seperti ke Timur Tengah, Malaysia, Hong Kong, dan sejumlah negara lainnya.  Saya membayangkan jika ada lembaga pendidikan vokasi (kejuruan) berkualitas, dilengkapi alat-alat peraga kelas dunia, bukan saja menjadi solusi bagi masyarakat setempat tapi juga menjadi model bagi daerah lain
Previous «
Next »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *